Perawat di Bangkalan Mengeluh, Ngurus SIPP Dikutip 300 ribu

-

Tribunjawa.com, Bangkaan - Pengurusan Surat Izin Praktek Perawat (SIPP) di bidang tenaga kesehatan dikeluhkan para perawat di Bangkalan, Madura, Jawa Timur.

Seperti dilansir dari MataMaduraNews.com, Untuk mendapatkan SIPP itu perawat ditarik uang Rp 300 ribu.

Penarikan biaya tersebut diduga dilakukan oleh oknum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bangkalan kepada perawat yang mengurus SIPP.

Dalam aturan, pengurusan SIPP tanpa biaya. Perawat hanya perlu menyiapkan berkas persyaratan berupa KTP, STR, Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki SIP, Izin Operasional Fasilitas Kesehatan, Foto, serta Rekomendasi dari organisasi profesi.

Lantas apa keluh perawat selama ini?

“Kami dikenakan biaya Rp 300 ribu untuk mengurus SIPP, tidak tahu kalau gratis,” keluh perawat berinisial SAM kepada kami, Kamis (23/1/2020).

SAM mengatakan, biaya penarikan Rp 300 ribu tidak dijelaskan untuk biaya apa saja. Saat ini ia mengurus SIPP  melalui Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Bangkalan.

“PPNI Bangkalan yang ngurusin izinnya ke DPMPTSP, biayanya Rp 300 ribu,” kata SAM saat dimintai keterangan di RSUD Syamrabu Bangkalan.

Wanita yang bertugas di RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu Bangkalan itu bercerita, kalau penarikan itu tidak hanya dilakukan kepada dirinya. Bahkan hampir semua perawat yang mengurus SIPP tersebut ditarik pungutan uang Rp 300 ribu.

“Semua perawat hampir sama. Semua ditarik dengan besaran segitu saat mengurus SIPP,” terangnya.

SAM berharap ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum. “Kami berharap ada tindakan dari aparat penegak hukum. Biar kejadian hukum seperti ini tidak terjadi ditempat lain,” tandasnya.

Semantara Kabid Perizinan dan Non Prizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bangkalan Ery Yadi Santoso membantah kalau instansinya melakukan pungutan. Dia menyebut semua pendaftaran dilakukan secara online.

“Itu semuanya online mas, tidak mungkin kami melakukan pungutan dan itu murni gratis. Kecuali perawat itu menyuruh orang untuk mengurus SIPP itu. Secara tidak langsung dia pasti meminta uang bensin. Kalau dari perizinan sendiri tidak ada mas,” dalihnya. (mmn)

Postingan populer dari blog ini

Ucapkan Selamat Atas Pelantikan AKD Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 dan Mendorong Terbentuknya Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Desa

-
Gambar
GerbangTiga.com -  Secara umum dorongan  pembentukan tim percepatan pembangunan desa dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa , kualitas hidup manusia hasil dari berbagai terobosan pembangunan serta inovasi  didesa yang menjadi tugas utama tim percepatan desa yang pada dasarnya tim ini adalah kepanjangan tangan kepala desa untuk melaksanakan langkah langkah inovasi yang bertujuan untuk mempercepat tercapainya pembangunan desa dengan kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat , mengembangan kegiatan ekonomi , pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian  lingkungan hidup secara berkelanjutan. Desa sejatinya adalah bagian terpenting dari agenda pembangunan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Indonesia karena indikator makro  keberhasilan pembangunan oleh  pemerintah secara umum adalah berkembangnya pembangunan didesa desa seluruh Indonesia , karena didesa itulah tempat s
Baca selengkapnya

Memasuki Kondisi New Normal, Gerbang Tiga Lanjutkan Kerjasama Dengan Beberapa Perusahaan Outsourcing Jawa Timur

-
Gambar
Memasuki masa new normal Covid-19 LSM GERBANG TIGA BANGKALAN sedang berkonsentrasi pada upaya melakukan terobosan disektor penyerapan tenaga kerja Kabupaten Bangkalan agar sumber daya manusia (SDM) Bangkalan dapat terserap didunia usaha industry dan dunia usaha sector swasta lainnya. Langkah ini dilakukan oleh jajaran pengurus LSM GERBANG TIGA Kabupaten Bangkalan sejak awal sebelum pandemic covid 19 melanda sebagai bentuk komitmen LSM GERBANG TIGA kepada masyarakat Bangkalan khususnya bagi masyarakat yang sedang membutuhkan pekerjaan. ”Beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan penjajakan dan   komunikasi dengan beberapa perusahaan outsourcing di jawatimur untuk bekerja sama dibidang penyediaan tenaga kerja dari SDM Bangkalan untuk perusahaan perusahaan swasta dan industry produksi dijawatimur khususnya untuk wilayah terdekat dengan Kabupaten Bangkalan seperti Surabaya, Sidoarjo, Gersik, Pasuruan, Mojokerto dan sekitarnya.” ujar Aminullah SE Ketua departemen SDM di LSM GERBANGTI
Baca selengkapnya

Tata Kelola Keuangan Bagus, Pemkab Boyong Dua Penghargaan dari BPKP

-
Gambar
Tribunjawa.com, Sumenep - Awal tahun 2020, Pemkab Sumenep memboyong dua penghargaan sekaligus. Anugerah bergengsi itu dari BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggara Keuangan Daerah. Penghargaan diterima Bupati Sumenep A. Busyro Karim. Diantaranya maturitas penyelenggara Sistem Pengendali Intern Pemerintah (SPIP) Level 3 dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Level 3. Bupati A. Busyro Karim mengatakan, penghargaan diraih berkat kerja keras dan usaha semua pihak. Khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Saya berterima kasih kepada seluruh OPD di Pemkab Sumenep. Berkat kinerjanya yang sangat baik, akhirnya meraih penghargaan ini," ucapnya. Dijelaskan, ada 29 kabupaten/kota di Jawa Timur yang meraih level 3. Salah satunya Sumenep. "Yang mendapat kapabilitas APIP Level 3, hanya Sumenep, Bondowoso, Lumajang, dan Banyuwangi," imbuh bupati. Untuk mendapat prestasi tersebut, sambung bupati banyak hal telah dilakukan. Bupati berharap prestasi tersebut dipertah
Baca selengkapnya